Filesatu.co.id, GARUT | AKTIVIS Pergerakan di Dunia Pendidikan sekaligus Dosen Administrasi Publik di salah satu Perguruan Tinggi Swasta yakni Elsa Wiganda, M.Pd., M.Si., MCE dari Pameungpeuk Garut Selatan, menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap sikap Ketua DPRD Kabupaten Garut Hj.Euis Ida Wartiah, dengan perkataannya “Mangga Nangisna Sing Sae Nya” ( silahkan nangisnya yang bagus ya. Red ) seolah-olah mengolok ngolok dan dinilai kurang empati terhadap peserta aksi guru honorer di gedung DPRD Kabupaten Garut pada Jum’at 14 Juni 2024.
Dikatakan Elsa, sangat kecewa dan geram terhadap sikap Hj. Euis Ida Wartiah “mangga nangisna sing sae nya” yang kurang humanis dan sangat tidak mencerminkan seorang pejabat publik.
“Tindakan beliau hanya akan memancing amarah dari seluruh elemen masyarakat.Saking kesalnya sampai ada salah satu aksi pendemo yang melempari Hj.Euis Ida dengan Botol Aqua,” terang Elsa.
Padahal jelasnya, aksi yang digelar oleh guru honorer untuk memperoleh hak mereka justru direspons dengan sikap yang sangat tidak mengenakkan dari pimpinan DPRD Kabupaten Garut.
“Aksi ini dilakukan para guru untuk mendapatkan hak mereka, namun bukan hak yang mereka dapatkan, melainkan perlakuan kurang empati dari Ibu Hj. Euis Ida.” tandas Elsa.
Elsa juga menekankan bahwa sikap Ketua DPRD Garut ini berpotensi memicu gerakan yang lebih besar di masa mendatang.
“Mungkin saja akan ada aksi lanjutan, bukan hanya terkait substansi aksi sebelumnya, tapi ini persoalan moral seorang pejabat publik yang perlu untuk dibenahi,” tegasnya.
Menurut Elsa, ini bukan sekadar masalah prosedural atau administratif, tetapi lebih pada moral dan etika seorang pejabat publik. Sikap yang ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kab. Garut dianggap mencerminkan kurangnya komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan keadilan sosial.
“Ini adalah persoalan moral seorang pejabat publik yang perlu dibenahi, Karena dengan adanya tindakan seperti ini hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap DPRD Kabupaten Garut,” tuturnya
Kritikan ini diharapkan dapat menjadi sebuah cerminan juga introspeksi bagi para pejabat publik lainnya untuk lebih peka dan empati terhadap aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Dalam demokrasi, keterbukaan dan sikap humanis adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan lebih baik. ***
