Filesatu.co.id, KARAWANG | ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Senin (15/12/2025). Kunjungan ini sekaligus menjadi forum untuk menyoroti berbagai isu krusial yang dihadapi masyarakat Karawang, dari masalah bencana tahunan hingga infrastruktur kesehatan yang terhenti.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Rahayu Agustina DPRD Jabar Karawang menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat secara aktif mengakomodasi berbagai kegiatan, khususnya dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi di tingkat SMA dan SMK. Namun, fokus utama yang disampaikan adalah desakan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk segera merealisasikan solusi permanen bagi masalah akut di Karawang.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu menyinggung sejumlah masukan strategis yang pernah ia sampaikan kepada Pemprov Jawa Barat, salah satunya terkait penanganan Banjir Karangligar Solusi Permanen yang hingga kini belum terwujud.
Menurutnya, persoalan banjir di Karangligar sudah berlangsung selama puluhan tahun dan kerap terjadi hingga 10 kali dalam setahun. “Setiap kali dipertanyakan, jawabannya selalu berkutat pada proses kajian tanpa realisasi konkret,” ujar Sri Rahayu, menyuarakan frustrasi masyarakat.
Ia mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil langsung untuk menyampaikan pandangan sebelum pelantikan gubernur. Dalam pertemuan tersebut, Sri Rahayu mempertanyakan langkah nyata penanganan Karangligar yang selama ini belum menunjukkan hasil signifikan. Pemprov Jawa Barat sempat menyampaikan rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, meski rencana ini belum memberikan solusi langsung dalam jangka pendek bagi warga Karangligar.
Kini, di masa kepemimpinan gubernur berikutnya, muncul rencana pembangunan embung serta perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Sri Rahayu menyatakan akan mengomunikasikan hal tersebut dengan PUPR Jawa Barat agar rencana penanganan Banjir Karangligar Solusi Permanen ini dapat segera direalisasikan. Ia berharap, solusi konkret dapat masuk dalam anggaran tahun 2025, sehingga persoalan banjir tidak lagi menjadi masalah tahunan.
Selain bencana, Sri Rahayu Agustina DPRD Jabar Karawang juga menyoroti keberhasilannya dalam mendorong percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari, yang kini telah rampung setelah mendapat perhatian dari Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti kelanjutan pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dana mencapai sekitar Rp60 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk peralatan medis. Walaupun bantuan peralatan dari Kementerian Kesehatan telah tersedia, pembangunan fisik rumah sakit belum terealisasi pasca pergantian kepemimpinan provinsi, yang berdampak pada pelayanan kesehatan yang belum optimal.
Terkait perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyebutkan bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun, dengan fokus pembangunan Infrastruktur Karawang Pemprov Jabar seperti jalan, jembatan, dan pelebaran interchange di wilayah Karawang.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar saat ini lebih serius menangani jalan-jalan provinsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, termasuk peningkatan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas. “Pak Gubernur sedang memfokuskan perbaikan-perbaikan infrastruktur di Jawa Barat termasuk di Karawang. K sudah ada proses Rumah Panggung, Pembongkaran Bangli, penambahan sekolah, dan perbaikan jalan-jalan Provinsi,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga tengah menggencarkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta perbaikan sekolah, khususnya SMA dan SMK. Syarat utama program ini adalah ketersediaan lahan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten.
Sri Rahayu menambahkan, aspirasi pembangunan sekolah menengah di wilayah Purwasari telah disampaikan oleh para kepala desa bersama Kantor Cabang Dinas (KCD). Lahan telah tersedia, dan saat ini tinggal menunggu perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau.
Sri Rahayu berharap, sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana amanat Asta Cita dapat terus diperkuat. Tujuannya agar pembangunan Infrastruktur Karawang Pemprov Jabar, pendidikan, dan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Karawang, dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, menyelesaikan masalah seperti Banjir Karangligar Solusi Permanen dan RSUD Karawang.***
