Filesatu.co.id, SURABAYA | Upaya membangun komunikasi yang edukatif, transparan, dan profesional antara pemerintah dan insan pers menjadi bagian penting dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Semangat tersebut mengemuka dalam audiensi Dewan Pengurus Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Independent (DPW KJNI) Jawa Timur bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, S.E., M.M.
Audiensi yang dipimpin Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, A.Md., S.H., tersebut juga didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Yunda, Mahmudi, dan Didik Karaeng. Karena sebagian pengurus ada giat peliputan diluar dan Pertemuan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi kelembagaan yang konstruktif antara organisasi kewartawanan dan unsur pemerintah.
Dalam era digital yang ditandai derasnya arus informasi, komunikasi publik membutuhkan pendekatan yang terbuka dan bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya memerlukan informasi yang cepat, tetapi juga akurat, berimbang, edukatif, serta dapat diverifikasi kebenarannya.
Putut Darmawan menekankan pentingnya komunikasi dan kemitraan profesional dengan insan pers untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Komunikasi yang terbuka dan profesional merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik dengan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat tersampaikan secara jelas, akurat, dan bermanfaat,” demikian pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, bersama jajaran pengurus menempatkan audiensi ini sebagai langkah memperkuat hubungan kelembagaan yang sehat. Komunikasi yang terbangun diharapkan mampu membuka ruang dialog, pertukaran informasi, serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dalam prinsip good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting untuk membangun kepercayaan publik. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, dan pelayanan pemerintah perlu dilakukan secara jelas, mudah dipahami, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pers memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial secara independen. Kemitraan yang baik bukan berarti mengurangi daya kritis wartawan, melainkan menciptakan komunikasi yang saling menghormati tanpa mengesampingkan integritas jurnalistik.
Melalui audiensi tersebut, DPW KJNI Jatim berharap terbangun constructive communication yang berkelanjutan, dengan mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, sinergi pemerintah dan pers bukan sekadar hubungan formal, melainkan upaya bersama menghadirkan informasi yang mencerahkan, meningkatkan literasi media, serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan berlandaskan Kode Etik Jurnalistik.***
