Filesatu.co.id, Blitar | Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yang berunsur dari organisasi mahasiswa PMII, IMM dan HMI Cabang Blitar menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar. Ada sekitar 100 lebih mahasiswa yang ikut aksi itu. Mereka datang di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar dengan menuntun kendaraan bermotor dari simpang empat kanigoro.
Peserta aksi juga membawa dan membentangkan poster-poster yang intinya kritikan maupun permintaan penolakan harga BBM. Bendera-bendera organisasi mahasiswa juga mereka kibarkan sepanjang aksi. Kegiatan aksi ini turut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dibantu satpol PP dan dishub Pemkab Blitar.
Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yang membawa tuntutan penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wabup Rahmat dan Forkopimda duduk lesehan di jalan depan pintu gerbang kantor DPRD Kabupaten Blitar sisi utara untuk menerima suara atau aspirasi yang dibawa peserta aksi.
Makde Rahmat begitu Wakil Bupati Blitar biasa disapa, awalnya hendak dilakukan dialog di dalam kantor DPRD bersama peserta aksi, lantaran banyaknya peserta aksi dan terbatasnya ruang untuk dialog, akhirnya ia memutuskan menemui langsung para mahasiswa yang aksi di jalanan depan kantor DPRD.
“Akhirnya di luar ya kita temui langsung di luar kita ikut duduk-duduk bareng di jalan, Forkopimda juga ikut di sana. Lalu kita buat kesepakatan nanti suratnya biar kita kirim ke pusat. Saya minta maaf bukan ini kebijakan dari kita, tapi kami sedang merumuskan kebijakan tentang bantuan terkait naiknya harga BBM yang nanti akan diawasi ketat oleh Forkopimda dan APH,” ungkap Makde Rahmat di hadapan para mahasiswa peserta aksi, Kamis, (08/09/2022).
Merespon tuntutan aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar, Wakil Bupati menandaskan Pemkab Blitar seharusnya turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat dengan imbas naiknya harga BBM, apalagi saat ini kita sedang proses bangkit dari dampak negatif hantaman pandemi Covid-19.
Karena harga BBM sudah terlanjur naik sementara sekarang ada permintaan tuntutan menolak harga BBM, Rahmat mengaku pemerintah daerah menyiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.
“Pemerintah pusat sudah mengkaji BBM harus naik, maka kita menyiapkan bantalan-bantalan sosial dan dalam waktu dekat kita berikan. Bantuan ini diluar BLT Kementerian Sosial, yang sudah menerima bantuan itu kita kesampingkan dan alokasi 5,7 Milyar untuk Kabupaten Blitar sebagai bantalan sosial,” jelas Makde Rahmat.
Makde Rahmat menyampaikan, “Tata cara dan prosedur penyaluran bantuan sosial ini nanti, saat ini tengah dipersiapkan oleh Dinas Sosial dan akan ada pengawasan secara ketat oleh Forkopimda maupun dari Aparat Penegak Hukum (APH),” pungkasnya.(Pram).
