FILESATU.CO.ID, BANYUWANGI – Setelah beredar kabar ditetapkannya mantan bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas sebagai kandidat terkuat sesuai Surat Pengumuman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/PANSEL.JPU/12/2021 memancing reaksi dari warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama para tokoh aktivis. Jum’at (03/12/2021).
Menindaklanjuti hal ini para tokoh dan aktivis Banyuwangi berkumpul dan menggelar audiensi membedah kebijakan dan kinerja Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan hasilnya dituangkan dalam surat yang akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan Menkopolhukam, Mahfud MD.
“Berdasarkan pasal ke-6 yang tertuang di dalam surat pengumuman tersebut, yang berbunyi: Kepada masyarakat yang mengetahui kegiatan Seleksi Terbuka ini dapat memberikan masukan dan informasi mengenai rekam jejak para calon kepada Panitia Seleksi melalui alamat email rekrutmen@lkpp.go.id, kita berkumpul hari ini untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dan pak Mahfud MD terkait Abdullah Azwar Anas sebagai kandidat kuat calon Kepala LKPP,” ungkap salah satu tokoh aktivis Banyuwangi, Amir Khan.
Tujuan utama digelarnya audiensi oleh para aktivis Banyuwangi adalah untuk memberikan informasi rekam jejak Abdullah Azwar Anas kepada Panitia Seleksi rekrutment Kepala LKPP.
Dari hasil audiensi, puluhan aktivis sepakat agar nama Abdullah Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi di coret dari daftar rekrutment calon Kepala LKPP.
Dalam pemaparannya saat audensi, Amir Khan mengatakan, kinerja Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi banyak meninggalkan persoalan-persoalan dan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Menurutnya, Abdullah Azwar Anas sangat tidak layak menjadi Kepala LKPP, karena trak recordnya selama menjalankan roda pemerintahan tidak transparan terutama terkait dengan anggaran.
“Saya meminta Pak Presiden Jokowi mendengarkan dan mengabulkan upaya kami ini. Coret nama Abdullah Azwar Anas dari daftar rekrutment sebagai calon Kepala LKPP. Niat kami tulus untuk menyelamatkan uang rakyat. Kami adalah rakyat Banyuwangi yang lebih tau akan kinerja dan sepak terjang Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Kami para aktivis Banyuwangi sepakat menolak Abdullah Azwar Anas menjadi Kepala LKPP,” tegas Amir Khan.
Di temui dalam kesempatan lainnya, Bondan Madani Kordinator Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) menyebutkan bahwa ada sedikit kejanggalan ketika nama Abdullah Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi masuk dalam kandidat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Untuk diketahui, dari tiga nama calon kepala LKPP, hanya satu nama yang bukan dari internal LKPP yaitu Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Pertanyaannya, apakah nantinya ketika menjadi Kepala LKPP bisa memiliki kapasitas untuk menempati jabatan tersebut. Karena ketika di Banyuwangi saja banyak sekali tanggung jawab yang tidak diselesaikan olehnya.
Bondan menambahkan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan di saat dia menjabat jadi bupati, merupakan masalah yang paling membuat mas Anas tidak pantas menjadi kepala LKPP.
Moralitas yang tinggi bagi para pejabat publik adalah sebuah keharusan, karena mereka adalah bagian dari role model (panutan). Pejabat publik yang seluruh hidupnya dibiayai oleh uang pajak rakyat, harus mempergunakan seluruh waktu hidupnya untuk berpikir tentang kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang di panduan tentang etika dan moralitas pejabat publik yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2001.
“Saya berharap Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD serta panitia seleksi calon kepala LKPP untuk tidak memilih Abdullah Azwar Anas demi menyelamatkan uang negara karena ketika menjadi bupati banyak tanggung jawab yang tidak terselesaikan dan lagi memiliki cacat moral,” jelas Bondan. (Adi/Tim).
