Filesatu.co.id, Banyuwangi | Kendaraan angkutan barang menuju Pelabuhan Ketapang direncanakan dikendalikan sejak jalur kedatangan untuk mencegah antrean panjang saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., menyiapkan skema penyekatan lintas wilayah, rekayasa lalu lintas, hingga pemilahan truk di kawasan penyangga.
Strategi tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Pengendalian kendaraan dari jalur kedatangan menjadi salah satu langkah yang disiapkan Polresta Banyuwangi untuk menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat dan angkutan logistik selama libur akhir tahun.
Dalam paparannya, Kapolresta Banyuwangi menjelaskan bahwa pengaturan arus menuju Pelabuhan Ketapang perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi dengan wilayah penyangga hingga pemilahan kendaraan berdasarkan jenis dan ketentuan operasionalnya.
Kapolresta menyampaikan rencana koordinasi lintas wilayah untuk melakukan pengaturan atau penyekatan kendaraan sebelum memasuki Kabupaten Banyuwangi. Langkah tersebut diarahkan agar kendaraan yang menuju pelabuhan dapat dikendalikan sesuai kapasitas penampungan dan kesiapan pelayanan penyeberangan, sehingga kepadatan tidak terkonsentrasi pada satu jalur menuju Ketapang.
“Pengendalian kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang tidak bisa hanya dilakukan ketika antrean sudah terjadi. Kami menyiapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus menuju pelabuhan dapat diatur sejak awal. Prinsipnya, kendaraan yang masuk harus menyesuaikan kapasitas pelayanan penyeberangan sehingga tidak terjadi penumpukan di jalan raya,” ujarnya.
Sejalan dengan rencana itu, paparan PT ASDP Indonesia Ferry turut memuat usulan penempatan titik penyaringan kendaraan di wilayah hulu, termasuk rest area KM 819A serta wilayah Probolinggo dan Besuki. Melalui skema yang masih memerlukan pembahasan teknis tersebut, kendaraan diusulkan untuk diperiksa berdasarkan golongan, tujuan perjalanan, kepemilikan tiket, serta ketentuan pembatasan angkutan barang sebelum diarahkan melanjutkan perjalanan.
Di wilayah Banyuwangi, Kapolresta memaparkan rencana penerapan rekayasa lalu lintas melalui mekanisme penundaan perjalanan atau delay system di kawasan Simpang Tiga Farly dan KP3. Pengaturan itu disiapkan untuk mengendalikan pergerakan kendaraan menuju pelabuhan dengan mengarahkannya terlebih dahulu ke kawasan penyangga atau kantong parkir yang telah ditentukan.
Sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana pemanfaatan buffer zone meliputi Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, serta alternatif lahan Hermanto.
Pemanfaatan kawasan tersebut ditujukan untuk menampung dan mengatur kendaraan sebelum memperoleh kesempatan memasuki area pelabuhan sesuai kondisi antrean serta kapasitas pelayanan dermaga dan kapal.
Khusus kendaraan besar dengan tiga sumbu, Polresta Banyuwangi menyiapkan mekanisme pemilahan di lahan Hermanto, terutama bagi angkutan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Dalam rencana tersebut, kendaraan akan diberikan stiker nomor urut untuk mendukung identifikasi, pengaturan antrean, dan pengendalian pergerakan menuju pelabuhan.
Kapolresta juga memaparkan, pengaturan kendaraan besar juga perlu diselaraskan dengan ketentuan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Natal dan Tahun Baru. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan tersebut masih dalam tahap perencanaan pada saat rapat berlangsung. Karena itu, penentuan jenis kendaraan yang dibatasi, waktu pelaksanaan, dan pengecualiannya menunggu ketentuan resmi dari instansi berwenang.
Pengaturan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan serta ketertiban lalu lintas.
Strategi yang disampaikan Kapolresta Banyuwangi mendapat penguatan dari arahan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., http://M.Hum.
Dalam paparannya, Kakorlantas menegaskan bahwa buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang sudah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengendalian kepadatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui pengaturan pola kedatangan kendaraan dari wilayah sebelumnya, pemanfaatan kawasan penyangga, hingga proses pemanggilan kendaraan menuju dermaga.
Pola pengelolaan arus yang diterapkan di Pelabuhan Merak menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan sistem pengaturan di Ketapang dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan pelayanan penyeberangan Jawa–Bali.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya pengaturan kendaraan secara terkoordinasi pada setiap kawasan penyangga.
Kapolda mengarahkan agar mekanisme antrean, termasuk pencatatan nomor urut kendaraan yang masuk dan keluar dari buffer zone, diselaraskan untuk mencegah ketidakteraturan pergerakan kendaraan menuju pelabuhan. Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, turut direncanakan pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terkoneksi dengan kawasan penyangga untuk membantu koordinasi petugas dan pelayanan kepada pengguna jalan.
Di sisi lain, pengaturan kendaraan di darat harus menyesuaikan kemampuan operasional kapal dan dermaga. Kendaraan dari buffer zone tidak dapat dilepas menuju pelabuhan secara bersamaan tanpa memperhitungkan ketersediaan slot penyeberangan.
Berdasarkan paparan ASDP dan KSOP Tanjung Wangi, mekanisme pemanggilan kendaraan perlu diikuti komunikasi berkelanjutan antara petugas pengendali antrean, operator pelabuhan, dan petugas dermaga.
ASDP juga memproyeksikan peningkatan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Nataru, sehingga penyesuaian pelayanan penyeberangan dan pengendalian kendaraan menjadi bagian dari persiapan bersama.
Melalui rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan logistik, serta koordinasi dengan wilayah penyangga, Polresta Banyuwangi menyiapkan langkah pencegahan agar potensi kepadatan di kawasan Pelabuhan Ketapang dapat dikendalikan sebelum mengganggu mobilitas masyarakat.
Rencana tersebut selanjutnya memerlukan pematangan teknis lintas instansi, terutama mengenai lokasi pengendalian kendaraan, pemberlakuan pembatasan angkutan barang, serta mekanisme pemanggilan kendaraan dari kawasan penyangga menuju pelabuhan.
Dengan pengendalian arus yang dimulai sejak jalur kedatangan, pengamanan Nataru diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kemacetan setelah terjadi, tetapi juga pada pencegahan kepadatan melalui pengaturan kendaraan yang lebih terukur, tertib, dan terintegrasi. (*)









