Filesatu.co.id, Denpasar – Bali | Sebuah vila mewah di kawasan Uluwatu, Bali, disalahgunakan seorang wisatawan asing sebagai lokasi produksi siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi.
Aksi nekat warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) tersebutlangsung berujung pada tindakan tegas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali berupa pendeportasian serta pengusulan nama yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya. EOM dengan penjamin salah satu perusahaan di Bali tersebut justru digunakan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum di Indonesia.
Dalam proses pemeriksaan, perempuan berkewarganegaraan Prancis itu mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Meski EOM menyangkal telah mencari keuntungan finansial melalui platform digital selamadi Indonesia serta berdalih tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugasmenilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi.
Aktivitas pembuatan konten siaran langsung bermuatan asusila tersebut nyata-nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Tanah Air.
“Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun,” tegas Ramdhani.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian(TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. EOM dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional IGusti Ngurah Rai pada 18 November 2026, sekaligus diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
“Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali,namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakanlangkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat daripelanggaran hukum oleh orang asing,” ujar Ramdhani.
Ke depan, Imigrasi Bali berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi.”Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib,dan berkualitas,” pungkasnya.
Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian secara profesional, tegas, dan berkeadilan.
Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, jajaran keimigrasian terus memperkuat pengawasan guna menjaga ketertiban umum serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Laporan : Benthar









