Apresiasi Sikap Tegas Bupati Aep, Askun Sebut Biang Kerok Polemik Parkir Stadion Singaperbfangsa Ada di Kadisparpora

Penulis: Nina Susanti
Editor: Redaksi

Filesatu.co.id, KARAWANG | Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang akhirnya menggarisbawahi aturan bagi setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.

Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi ketegasan sikap Bupati Aep.

Bacaan Lainnya

Namun demikian, Askun—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa pihak ketiga selaku perusahaan pengelola parkir tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh Pemkab. Menurutnya, persoalan ini murni dipicu ketiadaan koordinasi dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, kepada Bupati Aep.

Askun menegaskan, Kadisparpora seharusnya menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa bersama pihak ketiga.

Ia pun menilai Kadisparpora telah bersikap ‘songong’ karena dinilai tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati, terlebih proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum rampung seratus persen.

Terkait hal tersebut, Askun mengingatkan seluruh pejabat OPD agar tidak merasa paling dekat dengan bupati lalu mengambil kebijakan tanpa arahan pimpinan.

“Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar parkir di seluruh fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD digratiskan. Jika tetap dipungut demi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tarifnya sebaiknya diterapkan secara flat.

“Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu saja dan mobil misal Rp4 ribu, nggak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” tuturnya.

Dalam aspek pengelolaan, Askun menekankan perlunya klausul yang tegas dan jelas di dalam PKS parkir fasilitas umum, termasuk kewajiban pengelola untuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan.

“Selama ini kan nggak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir nggak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” terangnya.

Kedua, lanjut Askun, target PAD tahunan harus dipastikan jelas dalam setiap PKS pengelolaan parkir fasilitas umum agar retribusi tidak terus-menerus meleset akibat dugaan kebocoran.

“Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu beralasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.

Askun juga mendorong koordinasi yang lebih terintegrasi antara Disparpora, Dishub, Satpol PP, dan Bapenda sehingga retribusi parkir fasilitas umum tetap memenuhi target tanpa membebani warga.

“End point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” tutup Askun.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *