Filesatu.co.id, SUMENEP | Selama ini banyak yang mengira pelibatan pihak ketiga dalam dana revitalisasi sekolah hanya sekadar pelanggaran administrasi, padahal informasi yang dihimpun diduga justru menunjukkan pola yang lebih rapi, terstruktur, dan diduga sudah dirancang sejak awa
Modus ini diduga terjadi di banyak sekolah, mulai dari swasta hingga SMP dan SMK di Kabupaten Sumenep, Madura. Bukan hanya di satu sekolah, melainkan diduga sebagai pola yang berulang. Dan yang paling memprihatinkan, pihak sekolah serta panitia pembangunan diduga berada dalam tekanan besar untuk menerima kehadiran pihak ketiga tersebut.
Modus yang diduga terjadi di lapangan terbagi dalam beberapa bentuk penekanan. Pihak ketiga dari awal menawarkan program revitalisasi ke pihak sekolah dengan pilihan skema: pihak sekolah terima bersih dalam kondisi kunci di tangan pihak ketiga yang mengerjakan proyek revitalisasi, atau jika pihak sekolah yang mengerjakan, mereka diwajibkan membayar fee sebesar 35 hingga 40 persen dari pagu anggaran.
Pola ini berjalan tanpa kesan kasar karena pengaturannya diduga sangat rapi. Pihak pembawa usulan revitalisasi bahkan diduga sudah siap sejak awal dengan membawa konsultan perencana dan pengawas sendiri. Akibatnya, konsultan yang seharusnya berfungsi sebagai perencana teknis dan pengawas kualitas justru diduga menjadi bagian dari pihak ketiga itu sendiri. Jika dugaan ini benar, maka fungsi pengawasan sudah lumpuh sejak awal karena pihak yang seharusnya mengawasi berada dalam kendali pihak pengusul.
Dalam praktiknya, pihak ketiga diduga mengendalikan segalanya, mulai dari tenaga kerja hingga material. Mereka diduga tidak datang hanya sebagai penonton, melainkan mengambil alih seluruh peran seperti mengatur tukang yang dipakai, merekrut pekerja harian, hingga menentukan pengadaan material lokal maupun non-lokal. Kondisi ini membuat Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP) kehilangan kuasa karena semua dikendalikan dari luar, padahal sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, swakelola wajib dikerjakan sendiri oleh masyarakat dan pengadaan bahan harus dilakukan oleh panitia, bukan pihak ketiga.
Hasil investigasi lapangan dari beberapa kepala sekolah SMK swasta yang mendapat proyek revitalisasi menyampaikan bahwa pihak sekolah sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah SMK swasta, mereka hanya menerima kunci atau terima selesai dari proyek revitalisasi dengan seluruh material dan tukang dikerjakan oleh pengusul berinisial RS.
Sementara itu, temuan lain pada SMK swasta yang diusulkan oleh inisial ES menunjukkan skema berbeda di mana pihak sekolah diizinkan mengerjakan proyek sendiri, namun harus menyetorkan fee dengan nominal besar dari pagu anggaran yang bervariasi antara 500 juta, 600 juta, hingga 800 juta rupiah. Salah satu keluarga yayasan SMK swasta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa untuk pagu anggaran 500 juta, pada pencairan termin pertama pihak sekolah langsung diminta membayar 40 persen dan terpaksa menyerahkannya kepada anak buah ES yang mendatangi sekolah menggunakan mobil berwarna merah.
Menanggapi hal tersebut, Dayat, seorang aktivis muda Sumenep, mengecam keras praktik mafia revitalisasi yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Yang paling ia sesalkan adalah kenyataan bahwa dana tersebut merupakan dana pendidikan untuk anak-anak, sehingga tindakan ini dinilai sangat kejam dan tidak bermoral karena kualitas gedung berisiko dikurangi demi mencukupi besaran fee. Padahal, Juknis Revitalisasi Kemendikbudristek secara tegas melarang swakelola dialihkan ke pihak ketiga, terlebih lagi jika disertai adanya pungutan liar hingga mencapai 40 persen.
Untuk itu, pihaknya meminta dengan tegas kepada Kejaksaan Negeri, Inspektorat, dan BPK Jawa Timur agar segera turun tangan tanpa harus menunggu laporan resmi, melakukan audit terhadap seluruh sekolah penerima dana revitalisasi hasil aspirasi, memeriksa aliran dana, serta memanggil semua pihak yang diduga terlibat. Ia juga mendesak adanya perlindungan bagi kepala sekolah dan panitia yang berani jujur dan bersuara agar tidak menjadi korban berikutnya.***
