FILESATU.CO.ID, JEPARA | Sahabat Desa Jepara berkolaborasi dengan Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) menyelanggarakan Webinar Nasional dengan mengusung tema “Bedah Peraturan PPKM Darurat & Kebijakan Pemerintah Pasca PPKM” pada Sabtu, (17/07/2021).
Acara yang dinahkodai oleh Lenny Puspitasari ini diikuti 150 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya berasal dari Mandailing Natal Sumatra Utara, Bangka Belitung, Bandung, Sleman, Madura, Sulawesi Utara hingga Papua.
Kegiatan yang digelar via virtual Zoom meeting ini di hadiri Gilang Dhiela Fararez, S.H., LLM. (Anggota Komisi III DPR-RI), Drs. Burhanudin (Bupati Belitung Timur), Immanuel Ebenezer (Ketua JoMan – Aktivis 98), dan Agung Nugroho (Ketua Relawan Kesehatan Indonesia/Rekan Indonesia).
Agung Setiawan Ketua IPDA Bangka Belitung mengapresiasi kegiatan webinar nasional ini bahwasanya membedah PPKM darurat dan PPKM mikro ini perlu dilakukan.
“Dengan adanya PPKM ini tentu dapat membebani masyarakat, terutama di sektor perekonomian dan dapat menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat,” Ujarnya
Selain itu, Muhammad Qori’ Setiawan Ketua Sahabat Desa Jepara dalam sambutanya berpesan bahwa dengan adanya PPKM ini jangan sampai membuat masyarakat hanya mengonsumsi berita yang sedang viral saja.
“Jangan sampai membuat masyarakat hanya mengonsumsi berita yang sedang viral dan yang berpotensi hoax, namun mari kita tanya dan diskusikan kepada mereka yang ahli di bidangnya,” Tandasnya
Lebih lanjut, Gilang Dhiela Fararez Komisi III DPR-RI menyampaikan bahwa kebijakan PPKM ini diperlukan karena kita melihat kurva Covid-19 semakin meningkat.
“Apabila pemerintah tidak meminimalisir, maka semakin lama daya tampung rumah sakit semakin menurun,” Jelasnya
Masih dalam penjelasanya, pemerintah jangan lupa untuk memperhatikan rakyat, karena di beberapa pelaksanaanya ada yang kurang tepat seperti halnya penegakan hukum di lapangan banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Jangan sampai kebijakan bagus namun di lapangan tidak sesuai,” Tambahnya
Hal serupa juga di sampaikan Burhanudin Bupati Belitung Timur, menyampaikan mengenai dampak akibat PPKM Jawa-Bali dan cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
Ia menyampaikan bahwa Belitung Timur tidak termasuk wilayah yang harus menerapkan PPKM darurat, namun tetap melaksanakan PPKM mikro karena sebaran masyarakat yang terpapar cukup tinggi.
“Secara keseluruhan masyarakat menerima dan menyambut dengan baik, karena komitmen pemerintah bersama jajaran penegak hukum yang melakukan sosialisasi dan penyadaran serentak dari tingkat kelurahan,” Ungkapnya
Sementara itu, Agung Nugroho Ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), menanggapi peran dari para relawan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Relawan sudah konsen bersama pemerintah mulai dari sosialisai ke masyarakat terkait 5 M, pembagian masker, pembukaan posko layanan kesehatan 24 jam dan lain sebagainya.
“Selama hampir 2 tahun, baru periode ini benar-benar mengalami krisis rumah sakit, oksigen, lahan pemakaman dan sejenisnya,” Ungkapnya
Menurutnya problem di masyarakat Indonesia adalah berkutat di sosialisasi yang kurang jelas, seperti halnya terkait sosialisasi vaksin. Kuncinya adalah keteladanan, ketika kita menyuruh orang memakai masker maka kita harus mencontohkan untuk memakai masker dan seterusnya.
“Rakyat butuh keteladanan oleh pemimpinya sehinga rakyat mau mengikuti arahan dari pemerintah,” Jelasnya
Selanjutnya, Immanuel Ebenezer Ketua JoMan dan Aktivis 98, memberikan pemahaman terkait penyelesaian masalah tersebut akan mudah apabila pendekatan keberpihakan kepada masyarakat, namun jika pendekatanya berbasis keuntungan dan penyampaianya represif maka tidak akan ada hasilnya.
“Masyarakat memiliki sikap taat yang tinggi apabila para tokoh pemerintah dapat memberikan teladan,” Katanya
Ia menuturkan, dalam krisis seperti ini pemerintah tidak dapat melakukanya sendiri, namun kita semua harus sama-sama berjuang menghadapi masalah tersebut.
“Mari kita menggalang solidartas nasional menghadapi masalah ini bersama,” Pungkasnya
(Harish/Filesatu)
