Filesatu.co.id, Sumenep | DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyoroti pencairan anggaran untuk program Badan Usaha Milik Desa berbasis (BUMDesma) yang dianggarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep pada APBD 2023 belum cair. Rabu, (13/3/2024).
Menurut Suroyo anggota Komisi I DPRD Sumenep, seharusnya Pemkab Sumenep mengoptimalkan dan merealisasikan anggaran secara tepat waktu. Hal itu merupakan salah satu upaya cepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
” Ada dua BUMDesma yang mendapatkan anggaran tersebut, yakni Kecamatan Batuan dan Sapeken yang masing-masing adalah Rp 155 juta,”katanya.
Menurutnya, anggaran itu untuk perekonomian desa, maka lebih cepat lebih dirasakan manfaatnya. Apalagi anggaran itu sudah disediakan sejak tahun lalu, mestinya sudah dirasakan saat ini oleh desa-desa yang menjadi sasaran program tersebut.
” Seharusnya aggaran itu dicairkan tahun 2023, dan sudah dirasakan oleh desa yang menjadi sasara,”cetusnya.
Terpisah, Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sumenep Fadholi menyampaikan bahwa anggaran itu direncanakan cair tahun ini.
“Secara pasti bantuan keuangan itu tidak ditentukan untuk apa saja, tidak cair karena kesalahan teknis waktu itu, tahun ini insya Allah bisa cair,” paparnya.
Kedua BUMDesma tersebut sudah berbadan hukum. BUMDesma di Kecamatan Batuan mengembangkan bisnis pertanian, sementara BUMDesma di Kecamatan Sapeken mengembangkan bisnis perikanan.
Dana itu juga tidak dapat dicairkan dari realisasi APBD murni, masih diusahakan cair di perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti.(NR)
