Filesatu.co.id, Blitar | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar menggelar pelantikan panitia pemungutan suara (PPS ) serentak tahun 2024, sejumlah 744 anggota. Bertempat di Pendopo Sasana Adi Praja, Kantor Bupati Blitar Kanigoro, Selasa, (24/01/2023).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Ketua KPU Hadi Santosa Anggota KPU Kabupaten Blitar, Forkopimda, Ketua Bawaslu Hakam dan Anggota Camat Se- Kabupaten Blitar, Lurah/ Kades Se- Kabupaten Blitar.
Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso atau yang kerap disapa Makde Rahmat dalam sambutannya berpesan agar panitia yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dengan amanah.
“Saya berpesan laksanakan tugas secara baik, berintegritas, jujur dan adil,” ujar Makde Rahmat.
Makde Rahmat meminta agar petugas PPS yang baru dilantik dapat memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan saling berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.
“PPS yang baru saja dilantik untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilih, karena salah satu instrumen yang menjadi tolak ukur berhasil pemilu dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat,” papar Makde Rahmat.
Wabup Blitar Rahmat Santoso juga mengucapkan apresiasi kepada KPU Kabupaten Blitar dalam proses rekrutmen anggota PPS ini, mulai dari pendaftaran, hingga proses seleksi yang sangat ketat serta transparan.
“Kalian anggota PPS yang baru dilantik adalah orang-orang terpilih, sehingga dalam melaksanakan tugas harus sangat hati-hati dan netral, jaga integritas, profesionalisme dan transparansi,” tegas Makde Rahmat.
“Sesudah dilantik ini, segera gerak cepat, mulai bekerja lakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda, mengingat pada pemilu serentak 2024 ini, kita menghadapi situasi yang berbeda kita menghadapi bonus demografi dimana pemilih saat ini dikuasai oleh generasi mililenial, generasi Z, dan ini tentu berimbas pada model kampanye yang lebih kreatif dengan harapan bisa memikat hati pemilih sehingga partisipasi pemilih mililenial sesuai target yang di tentukan,” terang Makde Rahmat.
Makde Rahmat berharap bahwa, PPS merupakan salah satu perangkat pemilu, sehingga diharapkan pesta demokrasi Tahun 2024 bisa berlangsung lancar, jurdil, sehat dan aman.
“Tentunya menciptakan situasi dan kondisi di Kabupaten Blitar tetap kondusif, tetap adem ayem, karena hal ini juga sebagai satu diantara indikator kedewasaan berpolitik di Kabupaten Blitar yang semakin baik,” pungkas Makde Rahmat.
Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santosa menyampaikan seusai acara, bahwa ada 11 tahapan yang sudah selesai adalah tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan sudah di putuskan oleh KPU RI jumlah partai politik itu ada 24, 6 partai lokal Aceh, 18 partai Nasional, kemudian yang sudah selesai dilakukan adalah penataan dapil.
“Kewajiban KPU Kabupaten/Kota itu mengusulkan dapil untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan kita sudah menyampaikan namun keputusannya menunggu dari KPU RI karena berdasarkan UU Keputusannya KPU setelah di konsultasikan dengan Komisi II DPR RI,” ungkap Hadi Santosa.
KPU kabupaten Blitar mengusulkan 3 format Dapil, yaitu pertama sama seperti pemilu 2019, yang kedua format jumlah dapilnya 6 cuma ada perubahan di wilayah barat, yang kemaren Sanankulon, Srengat, Nglegok dalam satu Dapil saat ini beda Sanankulon, Srengat dan Wonodadi itu masuk Dapil 2, Nglegok, Ponggok, Udanawu itu masuk Dapil 3 dapil tersendiri.
Hadi Santosa menyampaikan, untuk format ketiga itu sama 6 Dapil namun, ada perubahan di wilayah timur yaitu Selopuro masuk Dapil 6. Karena di Dapil 4 ada kenaikan jumlah pemilih yang cukup signifikan, setelah disusun akan lebih merata terutama dari segi pembangunan.
“Kalau diikutkan wilayah dapil 6, tentu sangat menguntungkan untuk wilayah selatan kabupaten, karena calon wakil rakyatnya bertambah dari 16 kursi bertambah menjadi 18 kursi. Tapi tetap menunggu keputusan dari KPU RI dan itu kewenangan dari KPU RI, ujar Hadi.
Hadi Santosa berharap, “Tugas PPS diantaranya ada 4 poin, salah satunya adalah sosialisasi Pemilu. Jadi, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus tersosialisasikan seperti 2019 lalu yang hasilnya sangat luar biasa. Sinergi PPS dengan banyak pihak termasuk pemerintah, partai politik, awak media dan semua pihak, dalam menyukseskan Pemilu 2024 harus terbina,” tutup Hadi Santosa.(Pram).
