Filesatu.co.id, Blitar | Bupati Blitar Rini Syarifah Menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, bertempat di Ruang Candi Penataran Lantai 3 Kankab Kanigoro. Selasa (13/02/2024).
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifa’i, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Tri Pitono Adiprabowo, SE, ME selaku Narasumber dari Universitas Trunojoyo, Camat se-Kabupaten Blitar, akademisi, Direktur BUMD, Asosiasi Profesi dan Direktur Badan Usaha di Kabupaten Blitar, Serta seluruh undangan.
Dalam sambutanya Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan bahwa, Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.
“Untuk itu, partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat agar berperan dalam proses pengambilan keputusan,
“Hadirin sekalian yang berbahagia,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis, partisipatif, dan bottom up. Sehingga pada tahapan Konsultasi Publik ada upaya penjaringan saran masukan dari instansi maupun lembaga terkait serta kelompok atau organisasi kemasyarakatan guna melengkapi dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025,” ungkap Rini Syarifah.
Bupati Rini Syarifah menyampaikan bahwa, Isu tentang penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas SDM, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan daya saing sektor unggulan masih menjadi fokus pembangunan di tahun 2025.
“Percepatan pembangunan Pansela dan pembangunan jalan sirip-sirip Pansela maupun Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen juga akan menjadi agenda pembangunan di sektor infrastruktur. Tidak lupa agenda Reformasi Birokrasi, Pengurangan Risiko Bencana, dan Pilkades Serentak Tahun 2025 juga menjadi agenda pembangunan tahun depan. Sehingga Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom-up planning) yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (top down planning). Melalui adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan ini, diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan,” jelas Rini Syarifah.
Program/kegiatan strategis yang dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, menangggulangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi prioritas, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, daya saing, dan kemandirian daerah. Untuk itu Perangkat Daerah agar dapat saling berkolaborasi, bergerak selaras dan mengintegrasikan berbagai program pembangunan untuk mencapai berbagai target pembangunan.
“Target-target pembangunan yang telah disepakati dan tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 perlu menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan kerja Tahun 2025. Saya juga berharap, keterpaduan dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dunia usaha’, imbuh Bupati yang akrab disapa Mak Rini tersebut.
Perencanaan yang berkualitas itu sendiri perlu didukung dengan data dan informasi yang valid dan mutakhir. Untuk itu saya ingatkan, kelola data dan informasi dengan baik, gunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Bupati Rini Syarifah menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memaksimalkan potensi Dana Perimbangan yang bisa kita raih. Mari kita sinergikan rencana kerja kita dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga, sehingga berbagai program pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan pendanaan di luar APBD.
Bupati Rini Syarifah juga menyampaikan beberapa capaian kinerja indikator makro Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 tercatat sebesar 72,84, melampaui target yang ditetapkan sebesar 72,06 atau naik sebesar 0,59 poin dibanding Tahun 2022. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 kembali berhasil diturunkan ke level 8,69 persen dibanding Tahun 2022 dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,35 persen dan Nasional sebesar 9,36 persen.
Indeks Gini Tahun 2023 tercatat sebesar 0,360, lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur sebesar 0,387 dan Nasional sebesar 0,388;
Tingkat Pengangguran Tahun 2023 dapat diturunkan dari 5,45 persen menjadi 4,91 persen, meskipun sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur namun capaian ini lebih rendah dibanding Nasional sebesar 5,32 persen.
Bupati Rini berharap, pencapaian ini sebagai pedoman dalam merumuskan program kegiatan perencanaan pembangunan Tahun 2025.
“Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang hadir pada saat ini dapat memberikan saran, masukan, maupun ide dan gagasan yang konstruktif guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2025, sebagai penentu arah kebijakan pembangunan daerah serta menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis pembangunan Tahun 2025,” pungkas Bupati Rini.(Pram).
