Filesatu.co.id, Madiun | Upaya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan terus menjadi perhatian serius DPR RI dan DPRD Kabupaten Madiun. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dirangkai dengan kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi IV di Pendopo Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Komisi IV Sadarestu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, jajaran Forkopimcam Mejayan, kepala OPD terkait, tim IT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dr. Heru Nurwasito, serta seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Madiun. Fokus pembahasan mengarah pada implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, yang mulai 2026 menarik status PPL menjadi pegawai pusat.
Membuka acara, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran penyuluh di lapangan.
“Per tahun 2026 ini, seluruh PPL sudah menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV Sadarestu menekankan pentingnya mengembalikan fokus utama PPL sebagai pendamping petani, bukan terbebani urusan administratif.
“Dari dulu, saya inginnya PPL itu bisa seperti dulu lagi, fokus mendampingi petani, tidak lagi dibebani pekerjaan administratif. Input RDKK itu tugas gapoktan, harus mandiri. Tak boleh dibebankan ke PPL,” tegasnya.
Sebagai akademisi pertanian dan praktisi lapangan, Sadarestu juga menyoroti pentingnya dukungan negara terhadap sarana kerja PPL.
“Saya akan berada di depan untuk bisa membantu teman-teman PPL agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Salah satu contoh, senjata teman-teman PPL kan minimal tester untuk mengecek PH tanah, ya tugas negara harus memberikannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tanah pertanian saat ini membutuhkan penanganan berbasis data dan riset.
“C-Organ tanah kita minim. Ketika diberi pupuk-pupuk yang sebenarnya kandungannya masih ada di dalam tanah, yang terjadi adalah penumpukan. Residunya ini justru menjadi racun di dalam tanah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sadarestu juga akan mendorong PT Pupuk Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam riset formulasi pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah nasional.
“Tanah kita sudah sakit, sebagian besar kemampatan tinggi. Harus ada formulasi unsur yang bisa memecah molekul tanah dan meningkatkan C-Organik untuk mengembalikan kesuburan tanah,” ungkapnya.
Sebagai putra petani yang hingga kini masih aktif bertani, Sadarestu menutup dengan ajakan kolaboratif antara pusat, daerah, dan penyuluh.
“Kita bersama-sama membangun pertanian, khususnya di Kabupaten Madiun. Saya butuh informasi sebanyak-banyaknya agar tugas fungsi PPL bisa berjalan dengan semestinya sehingga dapat mensejahterakan masyarakat petani,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, DPR RI dan DPRD Kabupaten Madiun menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kebijakan pertanian, meningkatkan efektivitas PPL, serta meletakkan fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah.(adv)
