Prioritas Pembangunan Sampang Terungkap dalam Nota APBD Perubahan 2025

Penulis: Fal
Editor: Redaksi
Rapat Paripurna DPRD Sampang
Rapat Paripurna DPRD Sampang

Filesatu.co.id, SAMPANG | PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sampang secara resmi membuka pembahasan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Agenda rapat paripurna DPRD, Senin (29/07/2025), menandai dimulainya proses ini.

Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz mewakili Bupati Sampang. Ia menyampaikan Nota Penjelasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2025.

Bacaan Lainnya

Sejumlah pejabat penting dari Forkopimda dan OPD juga menghadiri forum tersebut. Mereka termasuk Sekda Sampang Yuliadi Setiyawan, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Sampang, Dandim 0828, Kapolres, serta para camat dari seluruh wilayah.

Dalam penjelasannya, Wabup Ahmad Mahfudz menuturkan bahwa perubahan APBD menjadi bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan sepanjang tahun anggaran berjalan. Ia menegaskan bahwa APBD Perubahan bukan hanya bersifat administratif. Ini berfungsi strategis untuk mempercepat program prioritas yang belum terakomodasi pada APBD awal.

“Perubahan anggaran ini penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi aktual di lapangan,” ungkapnya.

Pembahasan Raperda ini akan menjadi acuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Mereka akan menyusun langkah lanjutan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

DPRD Komitmen Kawal Pembahasan

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas nota penjelasan tersebut. Pihaknya berkomitmen mengawal proses pembahasan secara teliti dan objektif. Tujuannya agar hasil akhir dari APBD-P benar-benar memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Sampang.

Rapat paripurna ini menjadi penanda dimulainya proses formal pembahasan perubahan anggaran daerah. Proses ini akan dilanjutkan ke tahapan pendalaman oleh komisi-komisi dan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif.

Tinggalkan Balasan