FILESATU.CO.ID, BANYUWANGI | Berkunjung ke Banyuwangi tugas kerjanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhajir Effendy menilai sekaligus memberikan apresiasi Pemda Banyuwangi soal upaya penanganan kemiskinan ekstrem dengan prosentase terendah secara nasional.
Kunjungannya selama dua hari ini Menko PMK meninjau salah satunya ke Desa Sukojati kecamatan Blimbingsari saat memberikan Bantuan Cadangan Pangan. Ia juga melihat pergerakan stunting yang dilakukan kader Posyandu berjalan sangat baik.
Dikesempatan itu, Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, ”kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” kata Menko didampingi Bupati BAnyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (8/4/2024).
DIjelaskan Menko PMK, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).
Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.
“Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi,”kata Muhajir.
Keberhasil tersebut, Menko mengapresiasi atas program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
“Berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan. Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.
Selain penanganan kemiskinan, di Banyuwangi Menko Muhajir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi dengan menggerakkan Kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizinya.
“Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Kader Posyandu kawal gizinya ibu hamil dengan cukup. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan,” terang Muhadjir.
Terkait bantuan pangan, menurut dia, merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan.
” Harapan saya bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat,”ungkapnya.
Diketahui bersama, penerima bantuan pangan di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari- Juni 2024. (*)
