Filesatu.co.id, KARAWANG | KINERJA Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menuai kritik pedas. Kali ini, sorotan keras datang dari Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian, yang melontarkan pernyataan menohok terkait buruknya pengelolaan transportasi dan perparkiran di wilayah tersebut.
Asep, yang akrab disapa Askun, secara terang-terangan menyebut Dishub sebagai lembaga yang “punya akal, tapi tak berpikir,” mengutip lirik lagu populer Rhoma Irama. Ia menilai Dishub tumpul dan tidak peka terhadap masalah nyata di lapangan.
“Mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkutan kota banyak yang tidak layak, dan jawabannya hanya ‘saya baru menjabat’? Jawaban itu ngaco dan tidak bisa diterima!” tegas Asep.
Ia mempertanyakan penanganan masalah parkir liar yang sudah bertahun-tahun menjadi sumber kemacetan. Menurutnya, praktik parkir sembarangan ini marak terjadi di banyak titik vital, seperti depan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas PUPR, hingga depan Bapenda, tanpa ada solusi nyata.
“Jalan sudah sempit, masih saja dipakai parkir. Ada kantong parkir tidak? Kalau pun ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau ada kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab?” kecam Askun, menyoroti kurangnya fasilitas parkir yang memadai.
Selain itu, Asep juga menyinggung budaya “asal bapak senang” (ABS) yang ia nilai menjangkiti birokrasi, di mana pejabat hanya terlihat mendampingi pimpinan, bukan fokus pada pekerjaan substantif.
“Kepala dinas itu pelayan rakyat, bukan pengawal pribadi bupati. Jangan hanya ikut di belakang, kerja dong! Berikan solusi, bukan alasan,” tukasnya tajam.
Terkait pengawasan kendaraan umum, ia mempertanyakan integritas uji KIR yang dinilai longgar. Banyak angkot tidak layak jalan masih bebas beroperasi, sementara anggaran untuk marka jalan dan fasilitas transportasi dianggapnya hanya menjadi ajang pemborosan.
“Marka dibuat di jalan sempit, ujung-ujungnya cuma buang anggaran. Ini semua tidak ada kontrol yang serius!” ujarnya.
Asep mengusulkan agar Dishub bersinergi dengan Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan parkir liar dengan tindakan tegas seperti penggembosan ban atau penilangan. Ia juga menyoroti dugaan pungutan liar di area kepolisian.
“Katanya melayani masyarakat, tapi malah masyarakat yang disuruh bayar! Ke mana uangnya? Jadi PAD tidak?” cetusnya.
Sebagai penutup, Asep mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dishub. Jika tidak mampu, ia meminta agar pejabat tersebut segera diganti.
“Jangan jadi kepala dinas yang hanya punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Kita butuh solusi, bukan retorika,” tandas Asep.
