Filesatu.co.id, SIDOARJO | AKSI besar Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) pada Selasa (09/12/2025) mengguncang pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Ratusan massa turun ke jalan, menggelar aksi beruntun di Kejaksaan Negeri (Kejari), Kantor Pemkab, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari tiga titik itu, hanya DPRD yang secara terbuka menyambut aspirasi massa, menjadikannya pusat perhatian sekaligus simbol responsivitas lembaga politik daerah.
Aksi dimulai di depan Kejari Sidoarjo. ARSAK menyampaikan kritik keras mengenai dugaan mandeknya penegakan hukum di daerah. Salah satu isu yang disorot adalah pengadaan Handy Talky (HT) bernilai ratusan juta rupiah dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Massa menilai pengadaan tersebut tidak hanya tidak relevan di era komunikasi berbasis gawai, tetapi juga mengindikasikan lemahnya pengawasan penggunaan anggaran daerah. “Penyidik sibuk menerima laporan, tapi hampir tak pernah ada temuan murni. Semua berhenti di meja,” lantang aktivis Hussain Ayatullah disambut sorakan massa.
Dari Kejari, arus massa menuju Kantor Pemkab Sidoarjo. Namun, tidak satu pun pimpinan eksekutif turun menemui demonstran. Kekecewaan pun memuncak. ARSAK menyoroti gagalnya realisasi 14 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijanjikan sejak kampanye 2024. Persoalan banjir yang tak kunjung tertangani, jalan rusak menahun, hingga proyek publik yang mangkrak, disebut sebagai bukti lemahnya perencanaan daerah. Keterlambatan penyelesaian masterplan banjir hingga 2026 serta potensi membesarnya Silpa 2025 menambah panjang daftar kritik mereka.
Ketegangan berubah saat massa bergerak ke DPRD Sidoarjo. Ketua DPRD Abdillah Nasih dan Wakil Ketua Warih Andono turun langsung menyambut massa, menjadikan dewan satu-satunya lembaga yang memberikan ruang dialog terbuka. Dalam orasinya, Abdillah menegaskan bahwa DPRD tidak akan mengabaikan setiap suara publik, terutama yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
“Suara rakyat adalah fondasi yang harus kami dengarkan, bukan ancaman. Kami di DPRD berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan terbuka. Jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau anggaran, kami siap memanggil pihak terkait untuk memberikan penjelasan,” ujar Abdillah disambut tepuk tangan massa.
Di depan gedung dewan, ARSAK membentangkan dua spanduk bernada keras: “Hoax!! Janji Bupati Sidoarjo” dan “Penjahat Itu Tidak Pernah Membangun Negara, Mereka Memperkaya Diri.” Pesan itu, menurut ARSAK, adalah peringatan bahwa publik tak lagi mau bersabar menghadapi stagnasi pemerintah daerah.
“Ini kado akhir tahun untuk Kajari baru. Jangan biarkan eksekutif steril dari hukum,” tutup Hussain. ***
