Filesatu.co.id, Madiun | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna. Rapat kali ini dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Madiun 2025. Bertempat di ruang rapat, acara tersebut digelar, Senin (04/11/2024).
Hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Ferry Sudarsono, anggota DPRD, pimpinan fraksi, Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto beserta sejumlah pejabat daerah.
Pandangan umum ini merupakan tahap penting dalam penyusunan APBD 2025. Tujuannya, serapan anggaran dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan.
Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi terkait rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Adapun isu yang disorot meliputi kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan program pendidikan serta kesehatan.
Mashudi, Perwakilan dari fraksi Golkar menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal guna menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pihaknya juga menyoroti transparansi pelaksanaan program, khususnya terkait infrastruktur. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung beberapa isu yang masih belum terselesaikan, seperti proyek pembangunan Jembatan Desa Klumutan yang telah dibahas di tingkat provinsi namun belum terealisasi hingga sekarang. Selain itu, jalur penghubung antardesa di Kecamatan Gemarang, Kare, serta di Desa Wonoasri dinilai membutuhkan perhatian lebih karena belum sepenuhnya mendukung mobilitas masyarakat.
Tak hanya infrastruktur, Mashudi mengusulkan alokasi subsidi khusus bagi petani menjelang musim tanam, mengingat Kabupaten Madiun merupakan salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
“Menghadapi musim tanam sebagaimana kita ketahui bersama bahwa subsidi yang dialokasikan kepada para petani sangatlah minim. Kami mengusulkan pemerintah daerah memberikan alokasi dana bagi para petani mengingat Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah lumbung pangan,” terang Mashudi.
Tak luput dari singgungan Fraksi Golkar, adalah Pabrik Sepatu PT Karyamitra Budisentosa yang sudah tidak beroperasi. Sejak dinyatakan pailit dua tahun lalu (September 2022), PT Karyamitra Budisentosa belum juga membayarkan gaji ratusan karyawannya.
“Perusahaan ini pailit. Bahkan, status asetnya sudah laku terjual ke perusahaan lain. Sedangkan gaji ratusan karyawan, belum terpenuhi. Kami minta Pemerintah Daerah lebih serius dalam menangani permasalahan tersebut,” pungkas Mashudi.
Usai penyampaian pandangan para Fraksi, pihak eksekutif dijadwalkan untuk memberikan tanggapan pada sesi berikutnya. Melalui rangkaian pembahasan ini, diharapkan RAPBD Kabupaten Madiun 2025 dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
