Filesatu.co.id, BATURAJA | MANANGGAPI kasus OTT Kepala Dinas PUPR dan 3 Anggota DPRD OKU serta 2 Tersangka dari swasta, Aktivis Sumbagsel Novri Helmi melaporkan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih ke presiden RI Prabowo Subianto
Diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP), sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025).
Nopriansyah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang Anggota DPRD OKU Sumsel, yaitu Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Kemudian, ada dua orang tersangka dari kalangan swasta, yaitu MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso)
“hari ini (24/03/2025) kami telah melaporkan salah satu menteri di kabinet merah putih kepada presiden prabowo subianto terkait dugaan cawe-cawe dan upaya melemahkan gerakan para aktivis front perlawanan rakyat (FPR)”. Ucap novri
Novri menduga bahwa bukan hanya segelintir orang yang terlibat dalam kasus ini melainkan sejumlah pihak pemangku kepentingan di lingkungan DPRD, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Pusat
“sesaat sebelum adanya pemeriksaan Bupati OKU oleh team KPK di Mapolres OKU (22/03/2025) banyak sekali orang yang menghubungi saya untuk berupaya meredam pergerakan Front Perlawanan Rakyat (FPR) dan salahsatunya ada aktivis sumbagsel yang mengclaim diutus oleh salahsatu menteri di kabinetnya presiden prabowo untuk meminta agar menunda segala aktivitas aksi demonstrasi yang memantik reaksi KPK”
Novri juga meminta agar presiden prabowo subianto bisa mengevaluasi menteri di kabinetnya agar tidak terlibat cawe-cawe dalam kasus tindak pidana korupsi ini, biarkan KPK menjalani tugasnya sesuai dengan aturan dan Undang-Undang.
“kita minta agar pak prabowo bisa mengevaluasi salah satu menteri yang kami laporkan agar tidak ikut campur dalam pengembangan kasus OTT KPK tersebut”. Tegas Novri
Terakhir Novri mendukung penuh atas kinerja yang dilakukan oleh KPK sekaligus mengingatkan kepada pihak yang mencoba mengintervensi gerakan lintas aktivis anti korupsi melalui kekuatan tangan tidak terlihat (Invisible Hand)
“kawan-kawan saya dari Front Perlawanan Rakyat (FPR) yang sedang berjuang sekarang adalah kolega saya dan mereka sedang memperjuangkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) dalam tulisan ini juga saya mengajak kepada seluruh kekuatan aktivis mahasiswa se-sumatera selatan agar mengawal pengembangan kasus OTT KPK di OKU. Tutup Novri. ***
