Filesatu.co.id, KARAWANG | AMARAHpublik Karawang memuncak. Ini terjadi setelah cuitan kontroversial seorang manajer HRD PT FCC Indonesia menjadi viral. Cuitan itu menuduh warga Karawang “susah diajarkan dan tidak pintar-pintar.” Sontak, pernyataan ini memicu protes keras dari masyarakat.
Terlebih lagi, insiden ini kian memanaskan suasana. Ini terjadi di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Dugaan praktik rekrutmen tenaga kerja yang kurang transparan juga turut memperkeruh kondisi di wilayah industri Karawang.
Meskipun demikian, manajer bersangkutan sempat mengklaim pernyataannya membela warga Karawang. Namun, publik justru menilai narasi tersebut menyiratkan pandangan diskriminatif. Pandangan ini mungkin umum di kalangan praktisi HRD perusahaan terhadap putra-putri daerah.
Tokoh Masyarakat Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi (Bah Wandi), memberikan apresiasi kepada LBH Bumi Proklamasi. LBH ini bertindak cepat dengan melaporkan pernyataan manajer HRD PT FCC Indonesia kepada pihak berwajib.
“Aparat penegak hukum (APH) wajib mengusut tuntas,” ungkap Bah Wandi. “Selain itu, kita tidak bisa menutup kemungkinan HRD lain turut memiliki pandangan serupa. Mungkin juga mereka pernah menyampaikan ucapan yang sama.” Ia mendesak agar penyelidikan tidak berhenti pada satu kasus ini saja.
Sebagai tambahan, Bah Wandi menegaskan bahwa pernyataan manajer tersebut sangat merendahkan martabat warga Karawang. “Kami menyimpulkan bahwa kalimat itu menyatakan orang Karawang bodoh,” tegasnya. Ia menyoroti dampak serius cuitan tersebut terhadap citra dan martabat masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Bah Wandi menekankan bahwa kasus ini sudah melampaui persoalan personal. Sebaliknya, isu ini menjadi krusial. Ini menyangkut keadilan bagi masyarakat Karawang. Oleh karena itu, ia memperingatkan: jika penegak hukum tidak bertindak tegas, masyarakat Karawang akan semakin percaya bahwa ada perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap mereka di dunia industri.
“Jangan mentang-mentang punya kedekatan dengan pejabat, merasa bisa berkata seenaknya. Ini negara hukum! Tak peduli dia karibnya pejabat tinggi Jawa Barat atau siapa pun,” tandasnya. Ia mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sebagai penutup, Bah Wandi secara terbuka meminta APH untuk memproses kasus ini secara transparan. “Kami berharap agar Disnakertrans, DPRD, dan APH bersinergi mengungkap kebenaran di balik ucapan diskriminatif tersebut,” pungkasnya. Ia menyerukan kolaborasi lintas institusi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ini demi keadilan bagi warga Karawang.
