Filesatu.co.id, KARAWANG | POLEMIK mengenai kabar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang disebut sempat menunjukkan sikap kurang berkenan kepada seorang wartawan media online berinisial AG, masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan santunan anak yatim yang digelar oleh Rescue Karang Taruna di Kantor Kecamatan Karawang Barat, Minggu (3/3/2026). Insiden ini memicu beragam pandangan; sebagian kalangan menilai sikap Bupati menunjukkan ketidaksiapan menghadapi kritik, sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk miskomunikasi lapangan yang tidak perlu dibesar-besarkan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik sekaligus praktisi hukum, Asep Agustian, S.H., M.H., angkat bicara. Pria yang akrab disapa Askun ini menyatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung, baik dengan wartawan yang bersangkutan maupun pihak terkait lainnya, untuk menjernihkan suasana. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, Askun menyimpulkan bahwa kejadian tersebut murni merupakan kesalahpahaman dalam interaksi di lapangan.
“Saya sudah komunikasi dengan wartawan AG, saya juga sudah komunikasi dengan beliau (Bupati Karawang). Saya pikir ini hanya masalah miskomunikasi saja,” ujar Askun, Kamis (12/3/2026). Sebagai sosok yang selama ini dikenal vokal dalam mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang, Askun menegaskan bahwa kritik adalah hal yang wajar dan diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa setiap kritik yang disampaikan seharusnya bersifat konstruktif dan disertai solusi yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki kinerjanya.
Menurut Askun, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pembangunan daerah. Media massa memiliki fungsi vital untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dengan insan pers seharusnya terjalin secara harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemitraan yang sehat.
“Saya meyakini Pak Bupati memahami betul bahwa pers merupakan bagian dari pilar demokrasi yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pembangunan,” tambahnya. Meski demikian, Askun juga mengingatkan para jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik dalam setiap karya yang dipublikasikan. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan prinsip cover both side atau keberimbangan berita agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.
Askun mengingatkan bahwa dalam setiap pemberitaan, terutama yang bernuansa tuduhan atau kritik, wartawan wajib memberikan ruang kepada semua pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. “Wartawan harus mengedepankan cover both side. Jika hari ini narasumber belum bisa dikonfirmasi, maka besok atau lusa tetap harus dikonfirmasi kembali,” tegasnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar merupakan karya jurnalistik yang sah dan dilindungi undang-undang, bukan sekadar opini pribadi.
Lebih lanjut, Askun mengajak semua pihak untuk menyikapi polemik ini secara bijak dan tidak memperkeruh suasana. Ia menilai bahwa baik pemerintah daerah maupun wartawan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Karawang agar lebih maju. Pemerintah membutuhkan media untuk mensosialisasikan program pembangunan, sementara wartawan membutuhkan akses informasi yang transparan untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
Askun tetap memiliki pandangan positif terhadap komitmen Bupati Karawang dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Di sisi lain, ia juga percaya bahwa jurnalis di Karawang memiliki niat baik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. “Tidak ada niatan kita untuk saling menjatuhkan. Pemda butuh wartawan, dan wartawan juga membutuhkan informasi dari pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya pikir ini hanya masalah miskomunikasi saja,” tutupnya. ***
