Filesatu.co.id, Blitar | Nurhadi, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik. Hal itu disampaikan dalam dialog bersama media di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jumat (27/02/2026).
Nurhadi menjelaskan bahwa, dirinya secara rutin turun langsung ke masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur-dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Temuan di lapangan tersebut kemudian disampaikannya dalam forum rapat .
“Alhamdulillah, hasil kunjungan kami direspons baik oleh Badan Gizi Nasional. Bahkan sudah keluar aturan baru, setiap menu yang disajikan di tray food wajib diberi label harga satuan,” ungkap Nurhadi.
Menurut Nurhadi, kebijakan pelabelan harga ini bertujuan memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Untuk siswa SD ke atas, nilai makanan harus memenuhi standar Rp10.000, sementara porsi untuk balita, PAUD, dan kelompok lain sebesar Rp8.000. Jika ditemukan tray food tanpa label harga atau tidak layak, masyarakat diminta segera melaporkan.
Nurhadi juga mengungkapkan adanya laporan dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan tersebut telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Nurhadi menyebut BGN berencana menerapkan klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur grade A dinilai sangat layak dan memiliki pelayanan prima, grade B pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang.
“Jika sampai dua atau tiga kali keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tandas Nurhadi.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani. Ia mendorong Gapoktan agar bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal.
“Jangan sampai kebutuhan sayur diambil dari luar daerah, padahal petani lokal kita mampu. Ini PR bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” urai Nurhadi.
Terkait keterbukaan informasi publik, Nurhadi menegaskan bahwa, peran media sangat penting dalam pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat.
Nurhadi bahkan meminta seluruh dapur SPPG saat ini sudah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat, sehingga pengawasan bisa dilakukan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkas Nurhadi.(Pram).
