PPK Kegiatan Emplacement Pemda 2 Harus Memastikan Penggunaan Batu Kapur Dipersyaratkan Pada Dokpil

Penulis: Nina Susanti
Editor: Redaksi
Andri Kurniawan-Aktivis Jawa Barat
Andri Kurniawan-Aktivis Jawa Barat

Filesatu.co.id, KARAWANG | Proyek pembangunan Emplasemen Pemda II Kabupaten Karawang yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang menuai sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada kejelasan sumber material alam berupa batu kapur atau gamping yang digunakan dalam pekerjaan proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp1,8 miliar tersebut.

Aktivis Jawa Barat, Andri Kurniawan, mempertanyakan aspek legalitas sumber material batu kapur yang digunakan oleh perusahaan pemenang mini kompetisi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terutama untuk memastikan material yang digunakan berasal dari perusahaan pertambangan yang memiliki perizinan lengkap.

Bacaan Lainnya

Andri menilai, persoalan proyek tersebut bukan hanya menyangkut kelengkapan direksi kit maupun aspek teknis pelaksanaan pekerjaan. Hal yang lebih mendasar justru berkaitan dengan kepastian legalitas material alam yang menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan.

“Bukan hanya persoalan ke-3 dan kelengkapan direksi kit yang perlu dipertanyakan. Tetapi justru yang lebih krusial dan urgent adalah mempertanyakan penggunaan material alam, yaitu berupa batu kapur atau gamping,” ujar Andri.

Ia menjelaskan, berdasarkan penelusurannya terhadap dokumen pemilihan (dokpil), terdapat hal yang perlu diklarifikasi mengenai persyaratan dukungan sumber material alam. Menurutnya, dokumen tersebut perlu dipastikan mencantumkan ketentuan terkait legalitas perusahaan tambang yang menjadi pemasok batu kapur.

Andri mengingatkan bahwa persoalan perizinan pertambangan di Jawa Barat harus menjadi perhatian, terlebih dengan adanya kebijakan moratorium perizinan pertambangan yang berlaku di wilayah tersebut.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat sejumlah perusahaan yang mengantongi perizinan pertambangan batu kapur, di antaranya di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Karawang.

“Di situ ada empat perusahaan yang memiliki perizinan lengkap. Kemudian di Kabupaten Karawang ada perusahaan yang memiliki atau mengantongi izin terkait pertambangan batu kapur,” ungkapnya.

Karena itu, ia khawatir apabila proyek pemerintah menggunakan material batu kapur tanpa memastikan asal-usul dan legalitas sumbernya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurut Andri, penggunaan material dari pertambangan yang tidak memiliki izin berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan. Terlebih, proyek tersebut merupakan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.

“Maka di sini Pejabat Pembuat Komitmen maupun PPTK perlu memastikan kembali jangan sampai nanti ini bertabrakan dengan Undang-Undang Pertambangan dan juga moratorium Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

PPK Diminta Pastikan Legalitas Sumber Material

Andri secara khusus mendesak PPK proyek pembangunan Emplasemen Pemda II Karawang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumber pengadaan material batu kapur. Ia meminta agar perusahaan pelaksana dapat menunjukkan asal material sekaligus dokumen perizinan dari perusahaan tambang yang memasok kebutuhan proyek.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai masyarakat maupun pelaku usaha diwajibkan menggunakan material dari sumber tambang berizin, sementara proyek pemerintah justru tidak memiliki kepastian mengenai legalitas material yang digunakan.

“Jangan sampai masyarakat diharuskan menggunakan bahan material alam yang berizin. Nah, ini proyek pemerintah sendiri patut diduga nanti ke depan terjadi yang namanya penggunaan material alam yang tidak berizin,” katanya.

Ia menilai, apabila persoalan tersebut tidak diklarifikasi sejak awal, dampaknya bukan hanya berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga dapat mencoreng tata kelola pemerintahan daerah.

Karena itu, menurutnya, PPK perlu memastikan dua hal penting. Pertama, apakah persyaratan mengenai legalitas sumber material batu kapur sudah tercantum dalam dokumen pemilihan. Kedua, apakah perusahaan pelaksana benar-benar mengambil material dari perusahaan pertambangan yang memiliki izin sesuai ketentuan.

Jangan Tunggu Pekerjaan Selesai Baru Muncul Masalah

Andri mengingatkan agar persoalan legalitas material tidak dianggap sebagai hal sepele. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan sejak pekerjaan berlangsung, bukan menunggu proyek selesai kemudian muncul persoalan terkait sumber material.

Menurutnya, kepastian asal-usul material menjadi penting karena aktivitas pertambangan saat ini juga menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pengawasan kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan perizinan.

“Saya mendesak kepada PPK agar memastikan bahwa sumber material alam batu kapur itu didapatkan dari perusahaan tambang yang memiliki izin yang lengkap,” tegas Andri.

Ia juga meminta agar dokumen pemilihan diperiksa kembali, terutama mengenai ada atau tidaknya persyaratan yang mewajibkan peserta mini kompetisi menyertakan dokumen perizinan pertambangan batu kapur apabila material tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pekerjaan.

“Jangan sampai nanti ketika sudah selesai pekerjaan timbul masalah yang notabenenya persoalan masalah tambang ini merupakan persoalan yang sedang menjadi fokus perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Gubernur,” lanjutnya.

Lebih jauh, Andri menyoroti pentingnya transparansi pengadaan material dalam proyek pemerintah. Menurutnya, informasi mengenai perusahaan pemasok dan lokasi pengambilan batu kapur perlu dipastikan agar tidak menimbulkan dugaan penggunaan material dari aktivitas pertambangan ilegal.

Ia bahkan menyinggung kondisi salah satu perusahaan pabrik semen di Kabupaten Bekasi yang, menurut informasi yang diketahuinya, tengah mengalami krisis atau kekurangan pasokan batu kapur. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat pentingnya pengawasan terhadap rantai pasok material alam.

“Karena yang kita ketahui bersama salah satu perusahaan pabrik semen yang ada di Kabupaten Bekasi pun itu sedang mengalami krisis atau kekurangan bahan material berupa batu kapur,” tuturnya.

Andri berharap PPK, PPTK, serta instansi terkait segera memberikan kejelasan mengenai spesifikasi dan sumber material yang digunakan dalam pembangunan Emplasemen Pemda II Kabupaten Karawang.

Hingga naskah ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang, khususnya PPK dan PPTK kegiatan, mengenai persyaratan legalitas sumber material batu kapur dalam dokumen pemilihan serta perusahaan pemasok yang digunakan oleh pelaksana proyek.

Klarifikasi tersebut penting agar pelaksanaan proyek senilai Rp1,8 miliar itu berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan penggunaan material alam tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *